Perwirsatu.co.id, 05 November 2026

Kedatangan Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menjadi peristiwa penting dalam polemik ijazah yang berkepanjangan. Mantan Presiden ketujuh RI itu hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Ia mengaku membawa dokumen pendidikannya. Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana proses pembuktian berlangsung di hadapan majelis hakim.

Sekitar pukul 08.30 WIB, Jokowi tiba di PN Jakarta Timur dengan mengenakan kemeja batik dan peci hitam. Kedatangannya disambut para pendukung yang telah berkumpul sejak pagi. Sejumlah awak media mengabadikan momen tersebut, sementara aparat keamanan berjaga mengantisipasi pertemuan dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Detikcom, 5 November 2026, melaporkan Jokowi datang untuk memberikan kesaksian dalam perkara Roy Suryo. CNN Indonesia pada tanggal yang sama memberitakan kedatangannya disambut sekitar seribu pendukung. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ijazah telah berkembang melampaui urusan dokumen pendidikan dan menjadi perhatian politik serta sosial yang luas.

Ketika wartawan menanyakan apakah membawa ijazah, Jokowi menjawab singkat, "Bawa." Saat ditanya mengenai kelengkapan dokumen, ia kembali mengatakan, "Semua, semua." ANTARA News, 5 November 2026, memberitakan bahwa Jokowi membawa dokumen ijazah untuk kepentingan persidangan. Pernyataan itu menunjukkan kesiapannya memberikan keterangan, tetapi belum dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum mengenai keaslian dokumen.

Di sinilah substansi persoalan harus ditempatkan secara tepat. Membawa ijazah berbeda dengan membuktikan keasliannya melalui proses hukum. Dokumen harus diperiksa, keterangan harus diuji, dan setiap keberatan para pihak harus memperoleh kesempatan untuk disampaikan. Penilaian akhir bukan berada di tangan pendukung, pengkritik, ataupun opini media sosial, melainkan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.

Perkara ini juga perlu dipahami secara cermat. Jokowi memberikan kesaksian dalam dua agenda berbeda, yakni perkara dengan terdakwa Roy Suryo pada pukul 09.00 WIB dan perkara dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa pada pukul 14.00 WIB. ANTARA News, 5 November 2026, memberitakan kedua agenda tersebut. Karena itu, keduanya tidak tepat digambarkan sebagai satu perkara yang sama.

Persidangan ini sekaligus menghadirkan dua kepentingan yang harus dijaga. Di satu sisi, Jokowi berhak memperoleh perlindungan hukum atas kehormatan dan nama baiknya. Di sisi lain, Roy Suryo dan Dokter Tifa berhak memperoleh kesempatan membela diri, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan argumentasi berdasarkan hukum. Status terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah bersalah.

Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar juga menjadi gambaran besarnya perhatian terhadap perkara tersebut. Detikcom, 5 November 2026, melaporkan sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan, terdiri atas 1.200 personel TNI dan 5.570 anggota Polri. Pengamanan memang diperlukan, tetapi suasana persidangan harus tetap menjamin keterbukaan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana transparansi diwujudkan. Jika dokumen asli diperlihatkan, publik perlu mengetahui bagaimana pemeriksaan dilakukan dan bagaimana pihak terdakwa memperoleh kesempatan menguji keterangan saksi. Apabila diperlukan pemeriksaan ahli atau pembanding dokumen, semuanya harus mengikuti mekanisme hukum. Transparansi bukan sekadar memperlihatkan sesuatu di depan kamera, melainkan memastikan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi juga membutuhkan ruang kritik yang sehat. Mempertanyakan dokumen pejabat publik bukan tindakan terlarang selama dilakukan dengan dasar dan tanggung jawab. Sebaliknya, kebebasan berpendapat tidak dapat dijadikan alasan untuk menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang memadai. Baik pihak yang mendukung maupun yang mengkritik Jokowi semestinya menahan diri dari penghakiman sebelum proses peradilan selesai.

Perkara ini bukan semata-mata tentang selembar ijazah atau reputasi seorang mantan presiden. Ada persoalan lebih besar yang dipertaruhkan, yakni kewibawaan lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kehadiran Jokowi telah membuka kesempatan bagi proses pembuktian yang lebih terbuka. Namun, kesimpulan harus menunggu seluruh pemeriksaan berlangsung.

Pengadilan tidak seharusnya menjadi panggung kemenangan satu kelompok atas kelompok lain. Ia harus menjadi tempat fakta diuji, hak dilindungi, dan keadilan ditegakkan tanpa tekanan politik maupun opini massa. Sebab, yang paling dibutuhkan masyarakat bukan kemenangan sorak-sorai, melainkan kepastian hukum. Ketika bukti berbicara dan hakim memutus secara independen, martabat hukum dan kepercayaan publik memperoleh kesempatan untuk dipulihkan.

Dwi Taufan Hidayat