Perwirasatu.co.id, 04 November 2026

Belum genap sebulan menduduki kursi Kapolres Bangkalan, AKBP Rossa Purbo Bekti kembali berpindah tugas. Namanya masuk dalam mutasi 264 perwira Polri yang tertuang dalam surat telegram 2 November 2026. Perpindahan itu membuka pertanyaan tentang perencanaan jabatan, konsistensi pembinaan karier, dan ukuran meritokrasi di tubuh kepolisian, sekaligus menguji transparansi kepemimpinan dalam menjelaskan keputusan yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

PERGANTIAN YANG MENGUNDANG TANYA

Mutasi merupakan bagian normal dari dinamika organisasi kepolisian. Rotasi diperlukan untuk regenerasi kepemimpinan, pengembangan kompetensi, dan penyesuaian kebutuhan institusi. Namun, ketika seorang pejabat baru dipindahkan hanya dalam hitungan pekan, keputusan tersebut layak mendapat perhatian lebih.

AKBP Rossa Purbo Bekti baru ditunjuk sebagai Kapolres Bangkalan melalui Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Belum genap tiga pekan, namanya kembali tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Posisi yang ditinggalkannya kemudian dipercayakan kepada AKBP Mustijat Priyambodo, sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Jawa Timur. Kronologi tersebut diberitakan iNews Malang, 3 November 2026.

Perpindahan itu bukan otomatis menunjukkan adanya pelanggaran, hukuman, ataupun konflik internal. Namun, perubahan penempatan dalam waktu relatif singkat memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perencanaan jabatan sebelumnya telah melalui pertimbangan matang? Apa kebutuhan organisasi yang membuat keputusan tersebut berubah begitu cepat?

Hingga pemberitaan 3 November 2026, belum terdapat penjelasan khusus mengenai alasan pemindahan Rossa. Kekosongan informasi ini seharusnya menjadi perhatian Polri agar keputusan kedinasan tidak berkembang menjadi spekulasi publik.

264 PERWIRA DALAM ROTASI

Mutasi kali ini tidak berskala kecil. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah melalui telegram tertanggal 2 November 2026. ANTARA, 3 November 2026, melaporkan bahwa sebanyak 224 personel masuk kategori promosi dan pergeseran jabatan setingkat atau flat.

Perubahan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri dan kewilayahan, termasuk enam Wakapolda di Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Gorontalo. CNN Indonesia, 4 November 2026, juga mengonfirmasi cakupan mutasi tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran kepemimpinan. Tujuannya menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Penjelasan itu dapat diterima sebagai prinsip umum manajemen organisasi. Namun, alasan penyegaran belum sepenuhnya menjawab pertanyaan spesifik mengenai perpindahan Rossa. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih kontekstual, bukan sekadar pernyataan normatif.

MERITOKRASI HARUS TERUKUR

Persoalan utama sebenarnya bukan berapa banyak perwira yang dimutasi, melainkan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Meritokrasi menuntut penempatan personel berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Jika prinsip itu benar-benar menjadi dasar, Polri semestinya memiliki mekanisme evaluasi yang terukur. Bagaimana kinerja pejabat dinilai? Apa indikator kompetensi yang digunakan? Seberapa besar integritas dan pengalaman penugasan memengaruhi keputusan? Pertanyaan tersebut penting agar pembinaan karier tidak hanya terlihat sah secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pergantian Kapolres dalam waktu singkat juga berpotensi memengaruhi kesinambungan kepemimpinan di daerah. Seorang Kapolres membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik wilayah, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta memetakan persoalan keamanan. Tanpa transisi yang baik, perubahan kepemimpinan dapat menghambat kesinambungan program.

Karena itu, kasus Rossa perlu ditempatkan sebagai persoalan tata kelola, bukan bahan untuk membangun tuduhan. Polri perlu menjelaskan apakah perpindahan tersebut merupakan kebutuhan organisasi yang muncul kemudian, hasil evaluasi, atau pertimbangan kedinasan lainnya.

REFORMASI BUKAN SEKADAR MUTASI

Kepemimpinan baru memang membutuhkan ruang untuk melakukan konsolidasi. Namun, reformasi kepolisian tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat. Perubahan harus menyentuh budaya kerja, profesionalisme penyidikan, pengawasan internal, transparansi penegakan hukum, dan kualitas pelayanan masyarakat.

Keberhasilan mutasi seharusnya dapat diukur melalui hasil nyata. Apakah pengaduan masyarakat ditangani lebih cepat? Apakah pelayanan semakin transparan? Apakah pelanggaran anggota ditindak tanpa pandang bulu? Apakah masyarakat semakin mudah memperoleh perlindungan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah perwira yang memperoleh jabatan baru. Sebab, masyarakat tidak membutuhkan kepolisian yang hanya sibuk melakukan rotasi, melainkan institusi yang mampu menghadirkan keadilan dan rasa aman.

Mutasi jilid kelima pada masa kepemimpinan Suyudi menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa konsolidasi organisasi memiliki arah yang jelas. Kasus Rossa memperlihatkan pentingnya konsistensi perencanaan jabatan dan komunikasi publik yang terbuka.

Ukuran keberhasilan Kapolri bukan seberapa cepat ia mengganti jajaran pejabat, melainkan seberapa jauh perubahan tersebut memperbaiki kualitas institusi. Mutasi boleh berulang, tetapi reformasi harus menghasilkan kemajuan.

Jika pergantian jabatan tidak diikuti peningkatan profesionalisme, integritas, dan pelayanan, rotasi hanya akan menjadi rutinitas birokrasi. Padahal, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui banyaknya surat telegram, melainkan melalui tindakan aparat yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dwi Taufan Hidayat