Perwirasatu.co.id, 04 November 2026.

MARI kita sebut dengan nama sebenarnya. Tidak perlu eufemisme 'ilegal akses' atau 'pelanggaran prosedur'. Menyadap Presiden yang notabene Kepala Negara adalah MAKAR!.

Ketika seorang jenderal memasukkan nomor pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, yang merupakan Panglima Tertinggi, ke dalam mesin sadap LIMS tanpa surat, tanpa perintah hakim, tanpa kaitan hukum. Maka, dia tidak sedang menegakkan hukum. Melainkan dia sedang merebut kedaulatan.

Pasal 258 KUHP menyebutnya penyadapan melawan hukum dengan ancaman 10 tahun. Tapi, Kol (Purn) Sri Radjasa benar: ini lebih dari itu. Ini adalah upaya pengkhianatan terhadap negara. Karena siapa yang menguasai informasi Presiden, dia menguasai negara.

Untuk itu, wajib diusut sampai ke sumber pemberi perintah!

Bareskrim baru tangkap 3 jenderal: LSP, ASN, EH. Tentunya, jangan berhenti di situ.

Pertanyaannya sederhana saja:

- Siapakah yang memerintahkan?

- Untuk siapa hasil sadapan Presiden itu dilaporkan?

- Apakah ada kekuatan politik di balik mereka yang takut pemerintahan Prabowo bersih-bersih?

Polri bilang ada advokat MR dan 4 anggota bawah yang ikut. Bongkar! Jangan jadikan mereka tumbal. Rakyat tidak butuh tersangka kaleng-kaleng. Rakyat butuh OTAK-nya.

PRESIDEN HARUS SEGERA BERSIHKAN PENYUSUP DI ISTANA - SEKARANG

Fakta paling mengerikan: LSP adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Orang yang sehari-hari duduk di ring 1 Istana, disamping Presiden.

Jika tuduhan Bareskrim benar, artinya penyusup itu bukan di luar Istana, tapi di DALAM Istana. Dia yang mengatur akses ke Presiden, sambil di belakang menyadap Presidennya sendiri.

Presiden Prabowo harus segera lakukan langkah strategis:

1. Nonaktifkan segera KSP LSP dari semua akses rahasia negara.

2. Audit total semua personel Istana yang direkrut di era sebelumnya.

3. Ganti total sistem komunikasi kepresidenan — nomor, HP, enkripsi.

Keselamatan Presiden adalah keselamatan bangsa. Kasus ini terungkap justru karena ring 1 Istana sadar ada ancaman, seperti diungkap sumber dekat Kol Sri Radjasa. Jangan tunggu sampai ada kejadian fisik baru bertindak.

Publik Menagih: Kapolri baru Jenderal Suyudi harus buktikan kalau Slogan; "Polisi Bersama Masyarakat" bukan tekad kosong!

Sebulan lalu, Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik gantikan Listyo Sigit dengan janji reformasi. Hari ini, ujian pertamanya benar-benar datang. 

Pertanyaannya:

"Beranikah Suyudi membongkar seniornya sendiri secara transparan? Atau akan ada negosiasi dibalik pintu Mako Brimob?"

For-WIN ingatkan: Publik masih ingat kasus KM 50, kasus Ferdy Sambo. Polri pernah punya sejarah menutupi kasus jenderalnya sendiri.

Kali ini tidak bisa. Yang disadap adalah Presiden. Jika Polri tidak transparan, bisa-bisa rakyat sendiri yang akan mengadilinya di jalanan.

For-WIN juga menuntut sidang terbuka, live di TV, bukan sidang etik tertutup di ruang ber-AC. Karena sekali lagi: Penyadapan terhadap Kepala Negara adalah bentuk dari MAKAR. Dan makar itu harus dilawan sampai ke akar

(Tim/Red)